Pro Secutorial Accountability

informasi proses hukum

Mengetahui Tahapan-Tahapan pada Proses Peradilan Pidana

Mengetahui Tahapan-Tahapan pada Proses Peradilan Pidana – Di dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia ditemukan beberapa lembaga penegak hukum yang saling berhubungan satu sama lainnya misalnya kejaksaan, pengadilan, kepolisian dan lembaga pemasyarakatan. Di mana semua lembaga yang terlibat itu harus melakukan proses pengadilan pidana secara sistematis. Untuk tahapan dari proses peradilan pidana sendiri dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan eksekusi. Untuk lebih jelasnya bagaimana tahapan-tahapan yang ada pada proses Peradilan pidana langsung saja baca ulasan di bawah ini hingga selesai.

Empat Tahapan di Dalam Proses Peradilan Pidana yang Perlu Diketahui

Pidana sendiri merupakan jenis hukum yang mengatur tentang kejahatan serta pelanggaran yang terjadi di kepentingan umum. Perlu diketahui bahwa di dalam jenis hukum ini ditemukan proses Peradilan Pidana yang nantinya akan terdiri atas beberapa tahapan. Di mana tahapan dari proses peradilan pidana itu akan dilakukan secara sistematis. Adapun beberapa tahapan yang dimaksud itu seperti berikut ini.

  • Tahapan Penyelidikan

Tahapan pertama yang ada pada proses peradilan pidana di Indonesia itu adalah penyelidikan. Untuk penyelidikannya sendiri nantinya akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Menurut wewenangnya di sini polisi mempunyai hak untuk menentukan dan menilai apakah peristiwa yang terjadi termasuk ke dalam tindakan pidana atau bukan. Jika peristiwa itu termasuk ke dalam tindakan pidana, maka pihak polisi akan memulai melakukan penyelidikan untuk kemudian memutuskannya apakah bisa dilakukan penyidikan berikutnya atau tidak. Perlu diketahui bahwa berdasarkan KUHP, proses penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan yang berfungsi untuk mengumpulkan bukti terkait tindakan pidana tersebut. Nantinya pada tahap ini seseorang yang diduga sebagai pelaku akan ditetapkan menjadi tersangka. Di dalam melaksanakan tahapan penyidikan ini pihak polisi akan diberikan kewenangan untuk melakukan berbagai macam upaya agar prosesnya bisa berjalan lancar. Diketahui upaya yang dilakukan oleh polisi itu memiliki sifat memaksa. Adapun beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak polisi agar proses penyidikan bisa berjalan lancar dengan sifat sedikit memaksa seperti berikut ini.

• Melakukan pemanggilan terhadap tersangka.
• Menangkap tersangka.
• Melakukan penahanan.
• Melakukan proses penggeledahan.
• Melakukan penyiksaan barang bukti.
• Melakukan pemeriksaan surat.

Beberapa upaya di atas sengaja dilakukan dengan tujuan supaya bukti-bukti yang berhubungan dengan kepentingan penuntut dan persidangan bisa terpenuhi secara lengkap. Apabila proses penyidikan sudah selesai dilakukan, nantinya hasil akan diserahkan langsung kepada penuntut umum. Tahap penyelidikan bisa dianggap selesai apabila berkas perkara yang telah diserahkan itu sudah diterima dan dinyatakan lengkap.

  • Penuntutan

Pada tahap penuntutan ini yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukannya yaitu jaksa. Berdasarkan KUHP penuntutan sendiri merupakan sebuah tindakan yang berfungsi untuk melimpahkan perkara pidana ke pihak pengadilan negeri. Nantinya pengadilan Negeri mempunyai wewenang agar tindakan itu bisa diperiksa serta diputuskan oleh hakim di dalam sidang. Umumnya di dalam proses pelimpahan perkara ini akan disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan itu akan langsung dibuat oleh jaksa penuntut umum setelah dirinya memperoleh hasil penyelidikan yang dinyatakan lengkap serta memenuhi semua persyaratan.

  • Pemeriksaan

Tahapan berikutnya yang ada di dalam proses Peradilan pidana yaitu pemeriksaan. Perlu diketahui bahwa proses pemeriksaan perkara yang dilakukan di pengadilan negeri ini akan dilaksanakan setelah penuntut umum menyerahkan semua perkara. Sedangkan yang melakukan pemeriksaan perkara itu adalah hakim. Di dalam melakukan pemeriksaan perkara itu nantinya hakim akan memutuskan berdasarkan dakwaan yang diperoleh dari jasa penuntut umum. Kemudian pada tahap ini jaksa penuntut umum akan memberikan berbagai macam bukti yang telah diperolehnya dari hasil penyelidikan kepolisian. Di sini para terdakwa juga diberi hak untuk melakukan pembelaan. Selanjutnya setelah tahap pemeriksaan selesai dilakukan hakim akan memberikan vonis terkait perkara tersebut.

  • Eksekusi

Eksekusi sendiri merupakan Tahap terakhir yang ada pada proses Peradilan pidana. Perlu diketahui bahwa tahap ini hanya bisa dilakukan jika putusan peradilan dari hakim telah disetujui oleh semua pihak. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa putusan pada tahap ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Di sinilah nantinya proses vonis dari pengadilan akan diberikan oleh tersangka.

  • Mengetahui Sumber-Sumber dari Hukum Pidana

Setidaknya terdapat tiga sumber yang mengatur tentang hukum pidana di Indonesia itu. Di mana ketiga sumber tersebut sama-sama berlaku. Adapun ketiga sumber yang dimaksud itu seperti berikut ini.

  • Sumber KUHP

Di Indonesia sendiri KUHP menjadi sumber utama dari hukum pidana. Bahkan ada beberapa jenis KUHP yang bisa menjadi sumber lahirnya dari hukum pidana di tanah air. Adapun beberapa jenis KUHP yang bisa menjadi sumber lahirnya hukum pidana itu seperti berikut ini.

• KUHP tentang ketentuan umum.
• KUHP tentang kejahatan.
• KUHP tentang pelanggaran.

  • Sumber undang-undang

Undang-undang di luar KUHP juga termasuk ke dalam sumber dari hukum pidana. Untuk undang-undang yang menjadi sumber dari hukum pidana ini di dalamnya berisi tentang aturan-aturan terkait tindakan pidana khusus misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pemberantasan korupsi dan narkotika.

  • Hukum Adat

Hukum adat sendiri merupakan sebuah peraturan pada daerah-daerah tertentu yang tidak dicantumkan di dalam kuhp atau undang-undang. Itu artinya hukum adat antara daerah satu dengan lainnya akan berbeda-beda. Meskipun begitu keberadaan hukum pidana adat ini hingga sekarang masih tetap berlaku.

Perlu diketahui bahwa proses tindakan pidana di atas itu dapat terjadi dalam kurun waktu yang singkat maupun lama. Hal itu tergantung dari beratnya kasus yang sedang ditangani. Itu artinya jika kasus yang sedang ditangani itu sangatlah berat maka dibutuhkan proses pidana lama. Demikian ulasan singkat tentang beberapa tahapan yang ada pada peradilan pidana.

 

Tagged:

Related Posts